BerandaBeritaLAKRI Tasikmalaya Soroti Dana Penanggulangan Bencana Covid, perlindungan sosial

LAKRI Tasikmalaya Soroti Dana Penanggulangan Bencana Covid, perlindungan sosial

Kabupaten Tasikmalaya – Trisula.Org – Sejumlah Perwakilan Pengurus LAKRI “Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia ” DPK KOKAB TASIKMALAYA yang dipimpin oleh Ketua Rino Lesmana,S.IP telah menggelar audiensi di gedung serbaguna DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada hari Kamis,24 Juni 2021, kegiatan audiensi tersebut diterima dan difasilitasi oleh Pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Komisi IV yang dipimpin Oleh H.ASOP SOPIUDIN,SAg,M.Pd. serta dihadiri oleh pihak OPD terkait yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,serta pihak RSUD SMC.

Dalam kesempatan audiensi tersebut LAKRI mempertanyakan Dana Bantuan Sosial untuk ahli waris korban meninggal covid 19 yang meninggal di tahun 2020, yang mana Pemerintah Pusat melalui Direktorat Perlindungan Sosial Kemensos RI Telah mengeluarkan Surat Edaran No.427/3.2/BS.01.02/06/2020 TENTANG PENANGANAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT COVID 19 yang mana bagi ahli waris korban berhak untuk mendapat santunan uang senilai Rp 15 juta. Kami pertanyakan permasalahan tersebut setelah kami mendapatkan informasi dimasyarakat yang mana banyak korban yang meninggal covid -19 di tahun 2020 tidak tersentuh oleh program bansos tersebut.Kami Pertanyakan yang di tahun 2020 ,Karena kami mengetahui di Bulan Februari 2021 Program tersebut telah dicabut/ dihentikan.

Adapun Klarifikasi Dari Dinas Sosial perihal dana perlindungan sosial korban meninggal covid 19 dari sekian banyak yang meninggal yang diajukan hanyalah 10 orang dan itupun tidak terealisasi sama sekali, sementara klarifikasi dari Dinas Kesehatan mengatakan bahwa sama sekali tidak ada dari masyarakat yang meminta surat rekomendasi perihal dana santunan korban meninggal covid 19.

melihat Fakta seperti itu,LAKRI menyimpulkan patut diduga Pihak Pemkab Tasikmalaya melalui dinas terkait lalai akan tanggung jawabnya untuk memperhatikan Perlindungan Sosial bagi korban meninggal Covid- 19.

Ketika disinggung LAKRI Perihal pembahasan Transparansi Dana Covid- 19 ,Ketua Komisi IV dalam kesempatan audiensi tersebut mengatakan forum level pembahasannya harus lebih tinggi karena harus melibatkan unsur Forkopimda, atas dasar hal tersebut LAKRI akan melakukan upaya lanjutan untuk memperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai Realisasi Anggaran Penanggulangan Bencana Sosial Pandemic Covid 19 di tahun 2020, serta tahun anggaran 2021 yang sedang berjalan. Sebagai pedoman dalam hal investigasi kerawanan terjadinya Korupsi dalam Penanggulangan Bencana Sosial pandemic Covid 19, diantaranya yang telah disampaikan oleh Ketua KPK ( Firli Bahuri ) bahwa ada Titik Rawan yakni :

1. Potensi Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,

2. Potensi Korupsi Filantropi ( sumbangan pihak ke 3 ),

3. Potensi Korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran covid 19,
4. Potensi Korupsi penyelenggaraan Bansos atau jaring pengaman sosial ( sosial safety net )

Sorotan khusus kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, LAKRI berpesan untuk hati- hati dalam pengelolaan Dana Insentif Covid 19 untuk tenaga kesehatan, karena diduga rawan menjadi ladang pungli oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab, karena sangat miris kalau sampai terjadi pungli dana tersebut,sementara para nakes berjasa besar yang menjadi garda terdepan berjibaku dalam penanganan covid 19.

By      : Red

ARTIKEL TERKAIT

BERITA POPULER

AKURAT & TERPERCAYA