BerandaBeritaH.Retno Juarno, Cari Solusi Bukan Cari Kepentingan Pribadi Atau Golongan

H.Retno Juarno, Cari Solusi Bukan Cari Kepentingan Pribadi Atau Golongan

  1. KABUPATEN TANGERANG – Trisula.Org – Fenomena maraknya pemberitaan di sejumlah media massa atas beberapa permasalahan kasus yang terjadi di beberapa Instansi Pemerintah, khususnya Provinsi (Pemprov) Banten dinilai karena “Bobroknya” pola tatanan Reformasi Birokrasi yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik.

Menurutnya, ini memberikan dampak negatif terhadap proses pembangunan yang harusnya berjalan. Bahkan, dinilai akan membawa nama baik Provinsi Banten sebagai Daerah penyangga Ibu kota Negara dalam melakukan percepatan pembangunan sesuai arahan Pemerintah Pusat tidak maksimal,”tegasnya

Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kini menjadi sorotan utama yang harus diperhatikan agar kinerja dan tugas para penyelenggara Negara sesuai pada relnya, Dan upaya pencapaian pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik,”ucapnya

Hal ini seperti disampaikan oleh H.Retno Juarno atau yang lebih akrab dipanggil “Kang Bejo” Ketua LSM Kompak (Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi) yang juga salah satu Sekertaris MOI (Media Online Indonesia) Kabupaten Tangerang

H.Retno Juarno yang merupakan putra Daerah ini merasa prihatin dan menyayangkan apa yang ditunjukan oleh kebijakan Pemerintah saat ini yang membuat masyarakat merasa kecewa.

Menurutnya, konflik Internal dan kekisruhan kasus – kasus korupsi yang dipertontonkan hanyalah ibarat mencoreng muka sendiri. Saat ini, kata Retno Juarno, masyarakat Banten butuh solusi, bukan hanya ribut soal kepentingan pribadi dan golongan saja, tapi bagaimana untuk dapat mengimplemtasikan pembangunan secara nyata dan bersama – sama,” tegasnya

“Contohnya pada proses lelang tender – tender yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Biro Barjas Provinsi Banten ini harus diperhatikan dan dikawal dengan baik agar tidak terjadi hal – hal yang tak diinginkan kembali.

Menurutnya, Meskipun sistem lelang dilakukan secara Transparansi melalui LPSE sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pusat atau LKPP ternyata di sini masih banyak yang main – main dengan aturan, tersebut,” tuturnya.

Seperti yang pernah disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya, “Jabatan – jabatan yang dimiliki para pelaku kebijakan di Negara ini seharusnya jangan dilakukan dengan sewenang – wenang”

“Namun kadang kala hal itu digunakan oleh oknum – oknum tertentu untuk memenuhi hasrat kepentingan pribadinya. Kami pun sebagai Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik dan Organisasi Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Tangerang merasakan adanya hal yang sama,”jelasnya

Harusnya dalam proses persaingan usaha yang sehat dan dilakukan LPSE Banten mampu memberikan rasa keadilan bagi kita semua. tapi masih banyak temuan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau proyek titipan oknum tertentu yang mengatasnamakan kekuasaan,” tuturnya.

“Untuk itu, kami berharap dan mengajak kepada seluruh Elemen masyarakat dan pihak yang terkait, khususnya pihak penegak hukum untuk dapat mengawal pembangunan menjadi lebih baik dan mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar motto Provinsi Banten yang “Iman dan Takwa” dapat tercapai,” tutupnya

Reporter : Ari Ariyanto
Editor : Wit
Publisher : Hari

ARTIKEL TERKAIT

BERITA POPULER

AKURAT & TERPERCAYA