BerandaBeritaBisa Jadi, Kemelut KATAR Kabupaten Tangerang Jadi Yang Terkusut Se-Indonesia

Bisa Jadi, Kemelut KATAR Kabupaten Tangerang Jadi Yang Terkusut Se-Indonesia

TRISULA.ORG

KABUPATEN TANGERANG ~ Kisruh Karang Taruna Kabupaten Tangerang semakin meluas, Desakan Reshuffle kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kabupaten Tangerang kini mulai ramai.

Rata – rata mereka akan segera meminta kepada MPKT (Majelis Pertimbangan Karang Taruna) dan Bupati Tangerang untuk mengevaluasi kembali kinerja Ketua Karang Taruna (KT) di bawah kepemimpinan M.Hasan SH atau yang akrab dipanggil Hasan PM

Mereka beranggapan, Ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang yang sudah hampir 1 tahun pasca TKD (Temu Karya Daerah) dan sudah hampir berjalan 2 Bulan paska pelantikan H.M.Hasan SH

H.M.Hasan SH dianggap tak mampu menyelesaikan sejumlah konflik dan polemik antara pengurus Katar di tingkat Kecamatan, bahkan dianggap malah semakin memperkeruh keadaan dengan upaya “Adu Domba”

Dibeberapa Kecamatan terjadi kekisruhan selama sebulan terakhir, penyebabnya banyak SK Karang Taruna yang Double Job

Hal ini disampaikan langsung oleh Cepi, selaku Wakil Ketua Katar Kecamatan Jayanti periode 2014 – 2019, “Coba perhatikan, Pelantikan Ketua Katar Kecamatan Jayanti ini, telah jelas – jelas melanggar persyaratan yang telah di buat sendiri oleh panitia,” tegasnya.

Kita ketahui bersama H.Agus Sutaryo SE saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Dangdeur, juga selaku pengurus salah satu anggota Partai Politik di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang,” terangnya

Padahal disitu dengan jelas tertulis, bahwa seorang Kepala Desa adalah selaku pembina umum Karang Taruna tingkat Desa dan fungsinya adalah memfasilitasi dan memberdayakan pengurus Katar di Desanya.

“Itu tertuang dalam Permensos Nomer : 25 Tahun 2019 Pasal 36 – 39, dan seorang Kepala Desa adalah selaku pembina yang juga menandatangi SK Karang Taruna tingkat Desa.

Artinya seorang pembina tidak bisa di anggap sebagai pengurus, bukan sebaliknya “Aji Mumpung” dan telah melanggar persyaratan yang di buat oleh panitia itu sendiri.
“Pertanyaannya, lalu kenapa di loloskan, Aneh..??,”ujarnya

Menurutnya, harusnya Camat Jayanti (Yendri Permana.S.STP), yang baru menjabat seumur jagung, jangan menyatakan bahwa selama ini Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Jayanti mati Suri, jika tidak paham aturan Administrasinya,” jelas Cepi

Dirinya juga menjelaskan jika seharusnya apabila ada pengurus baru yang dikukuhkan mestinya SK pengurus lama dicabut terlebih dahulu.

Ini masalah serius,”Dalam waktu dekat kami para pengurus Katar Kecamatan Jayanti akan segera melayangkan Somasi dan menghadap langsung Bupati Tangerang,”ujarnya

Kami pengurus Karang Taruna Kecamatan Jayanti akan melaporkan Yendri Permana S.STP, selaku Camat yang dinilai membuat SK Karang Taruna Kecamatan secara “Serampangan,” dan mengabaikan prosedur organisasi yang telah diatur oleh Menteri Sosial Republik Indonesia,” tegasnya.

“Terkait kekisruhan Katar di tingkat Kecamatan Jayanti, akibat SK Karang Taruna yang dibuat serampangan oleh Camat.
Saya sudah menemui Camat Yandri Permana untuk segera meluruskan berulang – ulang. Namun hingga saat ini, dan pelantikan tadi siang di Aula Gedung Panti Dinas Sosial. Maka jika sudah demikian, kami akan adukan Camat tersebut ke Ombudsman dan Inspektorat,”ujar Cepi (28/01/2021).

Diungkapkan pula oleh Cepi, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor : 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna bahwa pembentukan Karang Taruna di semua tingkatan harus dipilih dan ditetapkan oleh pengurus Karang Taruna satu tingkat dibawahnya.

“Camat itu baru bisa membuat SK Pengukuhan jika Karang Taruna Desa memilih dan menetapkan dalam Temu Karya. Ini tanpa Temu Karya “Ujug – ujug keluar SK, Masa Camat kelakuannya seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu H.Retno Juarno selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukamulya dan juga Wakil Ketua pengurus Karang Taruna Kabupaten Tangerang, mengatakan,”Jika kegaduhan yang terjadi selama ini diduga akibat adanya upaya dari Kubu Hasan PM (red.Ketua Katar Kabupaten) yang kami anggap selalu ABS (Asal Bapak Senang) dalam melakukan manuvernya tanpa berkomunikasi dan berdialog terlebih dulu dengan kami para pengurusan Katar yang lainnya,”cetusnya

Seharusnya setiap pengambilan kebijakan dan keputusan, minimal adanya pemberitahuan atau rapat internal pengurus sebagaimana yang telah diamanatkan dan diatur dalam AD/ART dan keputusan Permensos Nomer : 25 Tahun 2019,”ujarnya

Tapi ini malah sebaliknya dan dianggap seakan – akan semua ini merupakan Job KSB (red.Ketua, Sekertaris,Bendahara), ditambah lagi dengan sebuah Pemberitaan bohong terkait Skerinario Carateker tingkat Kecamatan Jayanti, hingga pernyataannya pada awak media bahwa sampai dengan saat ini baru 9 kepengurusan Katar tingkat Kecamatan yang sudah dikukuhkan dan dilantik pengurus Kabupaten dari jumlah 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang,” ujar H.Retno

Sementara itu ditambahkan oleh H.Retno Juarno selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukamulya,”Jika kita yang ada di dalam SK Kepengrusan Katar Kabupaten diam saja, lalu dimana letak tanggung jawabnya,”ujarnya kesal

“Awas lho…Ini tanggung jawab kita semua mau di bawa kemana perahu organisasi ini, dengan sikap dan kebijakan Ketua Katar Kabupaten Tangerang saat ini,” ucapnya

Meraka itu sejatinya hanya ingin meminta penjelasan atas kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus Karang Taruna Kabupaten Tangerang, yang dianggap telah terjadi monopoli organisasi oleh Ketua Katar Kabupaten Tangerang beserta para pembisiknya.

Hal senada pun diungkapkan Sanaja tokoh Pemuda dan pemerhati Kecamatan Jayanti. Menuturkan, terkait rencananya selain mengadukan persoalan ini ke Ombudsman dan Inspektorat, Camat Jayanti, Yendri Permana S.STP yang telah membuat SK ” Sekarep Dhewek” akan kami lakukan Somasi terlebih dahulu,”jelasnya

“Dalam waktu dekat kami akan segera Somasi Camat Jayanti, keberpihakam dan mengabaikan norma-norma organisasi,” ujar Sanaja

Terkait Kades Dangdeur H.Agus Sutaryo SE sebagai Ketua Katar Kecamatan Jayanti terpilih adalah Inprosedural atau Cacat Hukum.

“Iya benar kang, kita akan segera melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Tangerang,”Ujar

Menurut Sanaja, kepemimpinan Hasan PM selama ini dinilai ada kejanggalan, misalnya terkait :
(1) Dalam setiap penyusunan Struktur kepengurusan di tingkat Kabupaten tidak pernah melibatkan Tim Formatur.
(2) Tidak adanya Bukti Dukungan dan Peserta TKD (Temu Karya Daerah) yang sebagai landasan dalam pembuatan SK.
(3) Kinerja pengurus Katar Kabupaten Tangerang yang sudah dimonopoli dan bernuansa Politik, bukan Organisasi Sosial, Plat Merah.
(4) Hasan PM selaku Ketua Katar Kabupaten tidak memahami betul organisasi, bahkan terkait Permensos Nomer : 25 Tahun 2019, sehingga terbukti TKC (Temu Karya Kecamatan) Jayanti yang jelas melanggar Permensos, malah terjadinya pembiaran
(5) Tidak jelasnya program kerja Katar Kabupaten yang Manajemen organisasi dan kepemimpinannya, “Amburadul”

Harapannya semoga nantinya hasil dari audiensi serta rapat pengurus, ada sebuah titik temu yang bisa menjawab atas kegaduhan yang terjadi dalam kepengurusan Katar Kabupaten Tangerang,” ucap Sanaja

Jika kondisi ini dibiarkan maka kedepannya akan melahirkan generasi yang tidak Kapabel.

Keinginan kami sebenarnya adalah segera melakukan rapat pengurus di tingkat Kabupaten, dan kami hanya ingin memberikan pelajaran yang sifatnya Normatif dan Edukatif namun kondisi yang tidak diinginkan ini terjadi,” pungkasnya. (Ari Ariyanto)

ARTIKEL TERKAIT

BERITA POPULER

AKURAT & TERPERCAYA