BerandaBeritaAlih Fungsi Lahan, Akibatkan Terjadinya Bencana Alam

Alih Fungsi Lahan, Akibatkan Terjadinya Bencana Alam

PROBOLINGGO | TRISULA

 

Probolinggo ~ Terjadi di kawasan hutan lindung terduga adanya alih fungsi lahan, menjadi ladang pertanian Hortikultura di RPH Wonokerso BKPH Sukapura KPH Probolinggo, diduga terindikasi menjadi penyebab utama terjadinya bencana Banjir di wilayah Kabupaten Probolinggo tak terkecuali di daerah Dringu.

Banjir yang bertubi –tubi di kabupaten Probolinggo hal ini membuat Masyarakat berlembaga berbasis lingkungan, menganalisa bahwa KPH Probolinggo terkesan tidak peduli dengan pembiaran atas adanya Alih fungsi lahan Hutan, dimana selain tidak tepat dengan tata ruang yang seharusnya juga hal tersebut menyalahi aturan perlindungan atas hutan dan status lahan.

Pada hari Kamis, 1 April 2021, Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Hutan Resmi Melaporkan KPH Probolinggo atas Pembiaran dan Perambahan Hutan yang berlokasi di RPH Wonokerso BKPH Sukapura KPH Probolinggo ke Polres Probolinggo.

Perwakilan Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan Hutan, Abu Nasim bersama Sugio selaku Dewan Pengurus Wilayah Regional GNH Jawa Timur, mengatakan, kami bersama tim sudah menganalisa dan menelusuri serta menduga terjadinya bencana Banjir yang melanda beberapa hari yang lalu sebanyak empat (4) kali dalam sebulan diwilayah kecamatan Dringu merupakan dampak dari adanya alih fungsi lahan kawasan hutan Lindung yang menjadi Lahan pertanian.

Hutan lestari, Hutan Lindung , Kawasan Hutan yang mempunyai peran dan fungsi pokok sebagai sistem perlindungan lingkungan selaku hulu menyangga banyak aspek kehidupan, terutama untuk mengatur tata saluran aliran air, agar tidak menjadi banjir dalam proses perjalanan menuju pulang hingga hilir, juga untuk menghindari terjadinya erosi ataupun pengikisan tanah penyebab sedimentasi di jalur sungai, Tambah Abu Nasim.

Miris sekali kondisinya, tampak dari atas Kawasan hutan lindung jadi lahan pertanian.

Membuat kami berkomitmen ” Bahwa sebagai masyarakat yang berlembaga yang terintegrasi jelas dengan berbadan hukum perkumpulan para pemerhati penggiat pelaku dan peduli lingkungan, yang mempunyai peran dan fungsi untuk kontrol sosial, akan berbuat sesuai amanah undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 71. Yang menyebutkan, Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.Terang Abu Nasim bersama Sugio.

Abu Nasim menambah “ yang sangat miris di kawasan puncak P30 dan B 29 sudah tidak nampak sebagai hutan yang di tumbuhi Pohon besar tapi sudah menjadi ladang Pertanian yang ditanami Bawang dan Tumbuhan Hortikultura lainnya”.

Hal ini menjadi tanda tanya besar terkait ijin pemanfaatan kawasan hutan lindung?

Abu Nasim berharap, selaku bagian dari lembaga yang berbasis lingkungan, kawasan hutan lindung harus di kembalikan kepada peran dan fungsi pokok, dimana disebut kata hutan itu sendiri identik oleh karena adanya sekumpulan tegaknya pohon-pohon.

Dengan kondisi serta situasi hutan saat ini, seperti di lokasi kawasan puncak P30 dan B 29, perum perhutani harus bertanggung jawab dan kami berharap kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Probolinggo, dapat menegakkan hukum seadil-adilnya untuk keamanan hidup dan kenyamanan geraknya masyarakat, dengan penegakan hukum saat ini semoga menjadi keberkahan buat masa berikutnya, masyarakat dapat terhindar dari musibah banjir dan erosi, yang di akibatkan oleh ketidaktepatan dan kesalahan tata ruang dalam pengelolaan hutan, terang Sugio selaku ketua DPW GNH Regional Jawa Timur.

(Red/Ardath)

ARTIKEL TERKAIT

BERITA POPULER

AKURAT & TERPERCAYA