BerandaDaerahAbdul Rahman Tuding BFI Finance Sumbawa Besar Tak Jalankan Aturan OJK

Abdul Rahman Tuding BFI Finance Sumbawa Besar Tak Jalankan Aturan OJK

Trisula.org|Sumbawa

” Tokoh Masyarakat Jereweh Abdul Rahman, S.Ag menuding bahwa BFI Finance Cabang Sumbawa tidak menjalankan aturan OJK, karena masih memaksa debitur melunasi angsuran ditengah Pandemi Covid-19 “

Jereweh, Magaparangnews – Selama masa pandemi Covid-19 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan terkait relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak.

Namun sayangnya, masih ada debitur yang merasa terbebani oleh beberapa perusahaan pembiayaan.

Terkait hal tersebut, tokoh masyarakat Jereweh Abdul Rahman, S.Ag angkat suara dan menuding perusahaan finance BFI Cabang Sumbawa Besar tidak jalankan aturan OJK.

” Jujur saya geram dan merasa prihatin melihat warga desa saya ditekan oleh pihak BFI Finance Indonesia Cabang Sumbawa. Dan memaksa debitur lunasi angsuran itu tidak dibenarkan, dan saya menuding BFI Finance Sumbawa tidak jalankan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ungkap tokoh masyarakat Jereweh Abdul Rahman, S.Ag kepada media Magaparangnews, Sabtu (8/1/2021).

Menurut Abdul Rahman, saya geram melihat warga saya berinisial R yang yang ditekan oleh pihak BFI Finance Indonesia Cabang Sumbawa dengan cara kasar dan tidak berprikemanusiaan.

” Pihak kolektor BFI seharusnya jangan memaksa warga saya melakukan pembayaran angsuran untuk dua bulan berjalan di tengah warga terdampak Covid-19,” tegas AR akrab disapa.

Masih keterangan AR, tidak manusiawi memaksakan nasabahnya melakukan pembayaran ditengah sulitnya ekonomi saat ini.

“ Ini kan masih belum normal, suka tidak suka Sumbawa Barat dan khususnya Jereweh masih berdampak Covid-19, sebaiknya BFI menunggu situasi ekonomi warga normal dulu untuk melakukan penagihan” tutur AR.

AR melanjutkan, selain penekanan oleh pihak kolektor BFI Cabang Sumbawa Besar, R juga merasa dirugikan dengan pernerbitan SP3 dari pihak BFI.

“ Suatu hal yang aneh, jika warga saya berinisial R menerima surat SP3 dari BFI Cabang Sumbawa padahal masa Covid belum berakhir,” terang AR.

Padahal OJK sendiri tambah AR, telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 sebagai stimulus bagi industri perbankan dan debitur yang terdampak virus Corona.

” Kepala OJK NTB dalam rilisnya beberapa waktu lalu, dalam situasi ini menyebutkan bahwa aturan tersebut sudah sangat jelas dan diharapkan perusahaan finance dapat mengerti dan menerima,” tukas AR yang dikenal berani itu.

Untuk pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan tetap dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan (pengawasan tidak langsung) dan pemeriksaan (pengawasan langsung).

“ Kebijakan stimulus terhadap IKNB tertuang dalam POJK No.No/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank,” tutur AR.

Terakhir AR menambahkan, bahwa terkait hal itu, kebijakan BFI Cabang Sumbawa Besar terhadap debitur di tengah dampak Covid-19 pada wilayah yang belum normal dinilai belum sesuai dengan peraturan yang diterbitkan OJK.

” Bahkan, hingga kini belum ada satupun dari pihak BFI Finance Sumbawa yang memberikan tanggapan atas persoalan ini.Termasuk, persoalan persyaratan penarikan barang jaminan debitur untuk kendaraan,” tutup AR dengan kecewa.

Sekadar diketahui, penarikan barang jaminan debitur dengan melibatkan pihak eksternal (debt collector) melanggar aturan yang telah ditetapkan Mahkamah Konsitusi (MK).

Hal ini tidak sesuai dengan putusan MK yang salah satu isinya menyebutkan bahwa yang dapat mengeksekusi barang WAJIB dari pihak pengadilan (didampingi pihak aparat kepolisian bila diperlukan).

(MN-Jef/Red Trisula)

ARTIKEL TERKAIT

BERITA POPULER

AKURAT & TERPERCAYA